Celios Economist mengatakan insentif sepeda motor listrik perlu dikaji ulang

TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan insentif sepeda motor listrik perlu ditinjau ulang. Sebab, penyalurannya masih jauh dari target pemerintah.

Meski pemerintah telah melonggarkan persyaratan penerima menjadi satu KTP per penerima. Sebelumnya, insentif sepeda motor listrik Rp7 juta hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penerima pinjaman usaha rakyat (KUR), penerima bantuan produksi usaha mikro atau BPUM, dan penerima subsidi upah dan subsidi listrik. bantuan 450 hingga 900 VA.

“Skema insentif yang disederhanakan belum meningkatkan pemberian insentif secara signifikan,” kata Bhima kepada Tempo, Jumat, 27 Oktober 2023. “Belajar dari situ, tahun depan tidak perlu dilanjutkan. Akan dikaji ulang.”

Berdasarkan informasi dari sisapira.id, sebarannya sepeda motor listrik baru mencapai 1.418 unit hingga Sabtu 28 Oktober 2023 pukul 11.23. Sedangkan 2098 masih dalam tahap verifikasi dan 5574 baru masuk proses registrasi. Alhasil, masih tersisa 190.910 kuota dari target pemerintah untuk realisasi 200.000 sepeda motor listrik pada tahun 2023.

Lambatnya realisasi nampaknya seiring dengan penyaluran insentif mesin konversi yang ditargetkan mencapai 50 ribu unit pada tahun 2023. Hal ini setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan tujuan program ini bukan lagi untuk individu saja. Namun, diperluas ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta.

Diperlukan riset, target pasar yang jelas, dan keterlibatan pemain besar otomotif. Pabrikan Jepang harus terlibat, kata Bhima.

Sebab, menurut Bhima, belum optimalnya penyaluran insentif sepeda motor listrik karena berbagai faktor. Salah satunya adalah karena Membuat Perusahaan-perusahaan besar yang menguasai mobil tidak terlalu tertarik untuk terlibat dalam program insentif. Selain itu, pelanggan masih curiga ekosistem EV belum sepenuhnya siap.

Baca Juga  Politisi NasDem itu menyebut putaran Pilpres 2024 mustahil digelar

“Masih ada keraguan mengenai ketersediaannya pompa bensin. Mengisi daya baterainya juga membutuhkan waktu yang lama. Beda dengan pengisian bahan bakar di SPBU yang bisa memakan waktu lima menit, kata Bhima.

Pilihan Editor: Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan ribuan pencari kerja mengunjungi Bursa Kerja Nasional 2023 di hari terakhir



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *