TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah memindahkan 3245 Aparatur Sipil Negara (SSC) ke ibu kota Indonesia (CCI), Kalimantan Timur tahap pertama yang dilaksanakan pada Juli 2024 akan berlangsung hingga November 2024.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan ASN yang bekerja di IKN akan mengambil apartemen yang telah disiapkan pemerintah.
“SBS yang pertama bergerak adalah dari 37 kementerian/lembaga. Rencananya akan disiapkan 1.740 unit hunian untuk mereka, kata Anas dalam keterangannya, Sabtu, 16 Desember 2023.
Anas menjelaskan peralihan KAS ke IKN tidak hanya sekedar relokasi fisik, namun juga transformasi budaya kerja dan pelayanan publik.
Untuk itu, dia meminta setiap kementerian/lembaga menyiapkan sumber daya manusia yang akan bergerak sesuai kebutuhan jabatan dan pelayanan berdasarkan kompetensi masing-masing.
Anas mengatakan pengalihan ASN ke IKN merupakan langkah strategis dalam penguatan administrasi publik dan mendukung visi pembangunan nasional. Selain itu, pengalihan ke IKN juga memberikan dorongan bagi terselenggaranya tata kelola yang efektif dan efisien.
Menurut dia, proses alih fungsi tersebut mencakup berbagai upaya, antara lain transformasi cara kerja atau penyederhanaan proses bisnis, penerapan tata kelola digital, penataan kepengurusan ASN, dan penguatan koordinasi antar lembaga, terutama keterlibatan aparatur ASN. ASN pemerintah daerah yang mendukung IKN.
“Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, aparatur negara dan berbagai pihak terkait, diharapkan perpindahan ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Anas.
Periklanan
Tahapan pengalihan IKN berdasarkan UU IKN terbagi dalam lima tahap. Tahap pertama (2020-2024) pengembangan miniatur penyelenggara pemerintahan, tahap kedua (2025-2029) pengembangan shared office di IKN, tahap ketiga (2030-2039) pengembangan agile governance, tahap keempat (2035) -2039) pengembangan industri kota pintar 4.0, dan tahap kelima (2040-2045) pengembangan kota pintar dengan kecerdasan buatan (AL).
“Fokus kebijakan transfer IKN saat ini bersifat jangka pendek pada tahap pertama 2022-2024 yang fokus pada transfer institusi dan ASN serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN melalui model kerja digital,” jelasnya.
Ada kunjungan khusus
Anas menambahkan, pemerintah saat ini sedang mendiskusikan pemberian tunjangan khusus kepada ASN yang dialihkan ke IKN. Sesuai dengan PP no. 7/1977, jika ada alasan yang kuat, beberapa ASN dapat diberikan tunjangan lain yang diatur dalam peraturan presiden.
Mengenai besaran usulan kompensasi, lanjut Anas, tahapan dan jangka waktu pelaksanaannya akan dibicarakan dengan Kementerian Keuangan.
“Kami berharap hal ini dapat memperkuat minat ASN untuk berada dan tinggal di IKN, menyediakan lingkungan yang bersih, ventilasi, dan sehat serta infrastruktur pendukung yang baik,” tambahnya.
Pilihan Redaksi: Kapten Timnas AMIN Sebut Anies Sejauh Ini Belum Ada Agenda di IKN
Quoted From Many Source